English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

Korupsi jangan dijadikan budaya! Pilih pemimpin yang cinta rakyat, bukan cinta kekuasaan! Bagian Iklan Hubungi (021)27101381 - 081385386583


Dariyanto, S.Kom. Anggota DPRD Kota Bekasi 2014-2019

Informasi tentang kandidat caleg, pemilukada & pilpres Indonesia

Jumat, 20 Juni 2014

Curhat Jenderal Kubu Capres JKWJK Dinilai Norak

Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo
Mantan Kepala Staf Umum TNI dan Kepala Staf TNI AD

Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo  Mantan Kepala Staf Umum TNI dan Kepala Staf TNI AD
Letjend TNI (purn) JS. Prabowo : Curhat Jendral Norak Saat Pilpres
AWALNYA ia enggan membuka sikapnya kepada publik. Namun gara-gara ulah para purnawira­wan pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diang­gapnya keterlaluan, Letjen TNI Purn J Suryo Prabowo agaknya sudah tak ambil pusing kepada para seniornya yang dinilainya “norak” alias tak ksatria.

Mantan Kepala Staf Umum TNI dan Kepala Staf TNI AD ini tak lagi sungkan lantang bersikap dan bersuara. “Sebenarnya saya berat ungkap ini. Sedih. Malu. Pamali. Jujur, saya gak nyaman. Tapi gara-gara mereka itu keterlaluan,” begitu ungkap Suryo Prabowo, yang aktif mendu­kung duet Prabowo-Hatta Rajasa. Terlebih terkait bocoran surat rekomendasi DKP dalam kasus Prabowo Subiarjto Agustus 1998 lalu.

Pada majalah FORUM Keadilan terbitan Jakarta, Suryo Prabowo bicara blak-blakan. Menariknya, wawancara ini dimuat utuh pada website www.tniad.mil.id. Berikut petikannya:

Apa dasar hukum DKP?
DKP itu tambahan. DKP itu dibentuk harus sudah ada hukuman pidananya dulu. Itu menurut ketentuan 838 (Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer). Kalau perwira dapat ancaman pidana 1 tahun ke atas, dipecat.  Tapi pimpinan berpikir, mempertimbangkan jasa, reward, barulah dibentuk DKP. Carikan alasannya kenapa harus dipecat Itu tugas DKP.

Atau seandainya hukumannya hanya empat bulan, tapi gak dipecat. Berdasar pertimban­gan pimpinan bisa dibuat DKP.

Sedang DKP itu dipersyaratkan minimal tiga orang pangkatnya lebih tinggi. Kalau lain­nya yang sama pangkatnya, berapa pun, nggak masalah. Tapi harus tiga orang yang pangkat­nya lebih tinggi. Syukur-syukur ada atasannya langsung. Atau yang pernah menjadi atasan­nya langsung.

Dalam kasus DKP Prabowo itu tidak begi­tu. Hanya satu yang pangkatnya lebih tinggi dari Prabowo waktu itu. Saya tidak tahu, itu benar atau tidak DKP-nya. Tapi secara aturan dan hukum itu tidak sah. Ini kita bicara hukum dan aturan ya.

Kalau dari Isinya, benar?
Kalau dili­hat dari isinya, itu norak. Masak sekian banyak bintang tiga dan satu bintang empat kok merekomendasikan klausul pemberhentian seperti itu. Banyak poinnya berdasarkan curhat. Ada isinya yang bilang ke luar negeri kok nggak pakai izin, kok suka ngelawan atasan, kan itu curhat. Pada­hal saat proses DKP itu peradilan militer untuk Tim Mawar sedang berlangsung. Dan setelah itu baru dibentuk TGPF. Yang jelas DKP itu harus didahului putusan pidana. Ini kan tidak.

Kenapa waktu itu tidak dipersoalkan keabsahan DKP?
Siapa yang persoalkan? Prabowo? Mana bisa. Dia prajurit. Tunduk setia hormat pada atasan. Mereka buat DKP itu biar dibilang reformis. Agar di depan massa, mahasiswa dan lainnya bisa bilang: ini lho antek-anteknya Pak Harto. Kepada Habibie mereka ngaku reformis.

Tentara itu orang yang tidak punya hak asasi. Mana ada tentara yang naik banding. Semua tunduk.

Ketentuan DKP ini bagaimana sih?
DKP itu lembaga ad hoc. Pak Feisal Tandjung yang membuat acuannya, waktu dia pimpin DKP kasus Santa Cruz. Ada bukunya. Untuk yang kemudian saya tak begitu tahu. Tapi kalau yang menyangkut perwira tinggi lebih menyangkut politis.

Jadi apa dasar DKP Prabowo waktu itu?
Tidak ada. Itu norak. Istilahnya dia waktu itu mantu presiden, nggak ngapa-ngapain aja dibilang sombong. Mungkin mirip Agus Harimurti sekarang ini. Begini sombong. Dianggap nggak lapor. Nggak per­nah hormat sama atasan. Begitu lah. Alasan seperti itu lah yang saya bilang curhat.

Juga ada soal salah mengartikan perintah. Gue perintah nangkep kok malah menculik. Surat perintahnya kan ada. Mayjen bintang dua salah mengartikan perintah kan lucu. Apalagi Prabowo yang sekolah unggul terus, masak dia salah analisa? Lalu ada sembilan nama yang dilepas. Kan menunjukkan yang lain itu bukan Prabowo.


Siapa yang menangkap mereka?
Mana gue tahu.

Baru muncul bocoran surat DKP Prabowo. Apa motifnya?
Ya itu yang saya bilang norak. Surat itu yang pegang hanya tiga.

Siapa saja?
Ketua DKP, Sekretarisnya dan yang dila­pori, Panglima TNI. Jadi berarti Wiranto, Subagyo HS dan Djamari Chaniago. Yang jelas tidak di Prabowo. Pembentukan DKP itu tidak melalui prose­dur normal. Tidak bikin sekretariat. Itu kan hanya penilaian atasan.

Jadi hanya tiga orang tadi yang kemungkinan membocorkan surat DKP?
Ya. Jadi kalau kamu tanya apa TNI punya, nggak ada. Kan surat itu dipegang secara priba­di. Makanya cari aja nomor sekian di Sekre­tariat Umum Mabes TNI. Ada tidak?

Jadi benar Panglima TNI bilang tidak ada di Mabes TNI?
Karena memang tidak ada salinan. Itu kan hanya akal-akalan dia untuk jatuhin Prabowo. Orang ini jahat. Ngomong sama Pak Harto, Prabowo dibalik kerusuhan yang mau guling­kan Pak Harto. Karena dia punya pasukan, Kostrad. Padahal Kostrad dan Kopassus gak bisa bergerak sendiri. Kostrad dan Kopassus itu kayak germo. Hanya jualan |****. Liat aja kasus Cebongan yang dicopot bukan Danjennya. Melainkan pangdam. Begitu juga kasus Theys Hiyo Eluay. Yang dicopot pangdamnya. Lha kenapa ini yang dicopot Danjen Kopassus?

Kenapa sekarang ‘dibocorkan’, saat kampanye pemilihan presiden?
Dari dulu yang namanya Agum, Subagyo, Wiranto, nggak pernah lebih hebat dari Prabo­wo. Jadi militer kalah jago, pensiun lalu jadi pengusaha kalah kaya, jadi politisi kalah beken, jadi calon presiden kalah keren. Gue paling gak suka kayak Agum. Ternyata gue liat masternya master bodong. Agum selama jadi Danjen Kopassus itu kalah keren dari Prabowo.

Di media Agum bilang karena Prabowo waktu itu mantu presiden, panglima ter­tinggi, sehingga dia tak bisa apa-apa seba­gal atasan. Di militer dibenarkan penge­cualian seperti itu?

Tanya SBY aja lah. Kan anaknya di TNI. Anak gue jadi tentara. Tanya aja apa kayak gitu kelakuannya

Kenapa bisa begitu?
Karena Agum itu tukang ‘ngolor’. Suka cari muka. Dan dia jahat. Gue tahu persis Pak Harto perintahkan Agum lewat Mendagri Pak Yogie S Memet waktu kemelut PDI dulu. Pak Harto ngomong, I was there, lihat kalau Megawati memungkinkan jadikan dia ketua partai. Itu perintah Soeharto. Agum di BAIS. Tapi dia bilang ke Megawati apa? Jadi dia di sini bilang begini, di sana bilang lain.

Bagaimana motif anggota DKP lain?
Ya cuma agar dibilang reformis. Buat mere­ka ‘ngolor’ sama penguasa baru. Lha TGPF bilang nggak ada, kemudian lembaran negara Keppres bilang Prabowo gak salah, kan sele­sai dong.

Berkasnya sudah dilempar ke lem­baga HAM PBB. Kok sekarang masih ada yang bilang pengadilan HAM. Mereka itu kuliah hukum tapi gimana ya…

Kalau dia pelanggar HAM, waktu dia ke Yordania harusnya sudah nggak ada kerusuhan atau pelanggaran HAM lagi dong. Buktinya ada kerusuhan Ambon, Theys dibunuh, Munir dibunuh. Kalau memang dia biang kerok, begitu dia balik ditangkap dong. Habibie menolak dia pulang, takut bla, bla, bla… Jaman Gus Dur dia balik. Waktu itu menteri luar negeri AS nyuratin Gus Dur agar menolak Prabowo kembali. Bayangkan, belum jadi presiden aja dia ditakutin.

Ini saya dapat info: ada tim yang mau investigasi di Timor Leste, mau ungkap keja­hatan Prabowo di sana. Nanti mau di-blow up. Kan sadis itu. Sayang nggak difoto kayak komjen ketemu kemarin, hahaha…

TNI kan pemersatu bangsa. Termasuk purnawirawan. Ini kok Jadi terbelah gara-gara pilpres?
Sebenarnya saya berat ungkap ini. Sedih.. Malu. Pamali. Jujur, saya nggak nyaman. Tapi gara-gara mereka itu keterlaluan.

Janji komando yang utama itu lakukan tugas dengan kehormatan. Kopassus itu dilatih sampai mati pun dia tidak akan per­nah mengaku apa yang pernah dilakukan untuk negara.

Nah ini? Gak ada apa-apa kok dia celometan? Kalau tentara bener, mulut­nya nggak ke mana-mana. Benar omongan Abraham Lincoln. Menguji seseorang itu bukan saat dia jatuh menderita, melainkan beri dia kedudukan, baru kelihatan aslinya.

Saya ini pernah jadi bawahan mereka yang celometan itu. Saya tahu persis kelakuan mereka. Mereka itu kakinya tak pernah berlumpur. Kerjanya kasih paparan, kasih laporan ke atasan, kita yang di bawah jadi bahan aja.

Dan semuanya itu jadi jenderal karena Prabowo. Saya dekat Prabowo karena saya adik asuh dia. Dia marah sama saya gara-gara saya kayak gini (meng-counter pernyataan purnawirawan – red). Tapi tetap, kalau ada yang ganggu dia saya hadapi. Mereka semua tahu kok nomor telepon gue. Kok waktu gue sms gak dibales mereka? |

sumber: tniad.mil.id
See more at: http://atjehpost.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

H.Bambang S.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

webrizal.com..

Perempuan.com

TokohKita.com

Profil-Tokoh

BeritaTerkini

Murfati Lidianto,SE.

beritacaleg.com




Puisi Bunga