Tayangkan Konvensi TVRI Dinilai Partisan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Iswandi Syahputra menilai TVRI tidak adil dan cenderung partisan jika hanya menayangkan acara konvensi Partai Demokrat. Mestinya, TVRI membuka kesempatan kepada semua partai politik untuk melakukan hal yang sama--memperkenalkan calon presiden -- melalui lembaga penyiaran publik ini.

"Setiap warga negara punya hak memperoleh informasi siapa calon presiden yang diusung oleh partai politik. Dalam konteks ini, sesungguhnya media massa termasuk televisi berkewajiban menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik," kata dia pada Selasa, 17 September 2013.



Iswandi menanggapi siaran tunda konvensi Partai Demokrat pada Ahad malam lalu. Acara yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta, itu ditayangkan TVRI semala dua jam mulai pukul 22.30 sampai 00.30. Siaran ulang ini agendanya penyampaian visi dan misi 11 peserta konvensi calon presiden.

Menurut dia, siaran untuk mencari calon presiden tidak melanggar prinsip dasar TVRI sebagai televisi publik. Berbeda dengan televisi swasta, yang sedikit rumit. "Sebab watak dasar TV swasta adalah komersial, biaya operasionalnya dari iklan, termasuk iklan parpol. Sedangkan TVRI didanai APBN," ujar Iswandi.

Masalahnya, kata dia, acara itu menjadi keliru, tidak tepat, dan bertendensi diintervensi penguasa. Letak kelirunya, TVRI menyiarkan ulang secara utuh acara konvensi tersebut. "TVRI sebagai lembaga penyiaran yang mayoritas operasionalnya dibiayai oleh APBN seharusnya hanya mengabdi pada kepentingan publik, bukan kepentingan penguasa."


Iswandi mengusulkan, perlunya menyelidiki apakah ada intervensi permintaan siaran ulang secara utuh. KPI harus berani melakukan investigasi. "Jika tidak dilakukan penyelidikan hal ini menjadi ancaman bagi demokratisasi penyiaran," kata dia.

Ihwal iklan partai di televisi swasta, Iswandi mengatakan, sebaiknya antara KPI dan Komisi Pemilihan Umum membuat kesepakatan. "Melalui kerja sama itu kelak tugas KPI bisa menegur televisi swasta yang melanggar. Sedangkan tugas KPU menegur partai politik yang melanggar."


Belum ada aturan bersama yang disepakati KPI-KPU terkait dengan iklan partai menimbulkan kekosongan regulasi. "Ini sekarang dimanfaatkan oleh partai politik, yang kebetulan pengurusnya memiliki stasiun televisi," katanya. Persoalannya tinggal KPI punya keberanian dan kesungguhan menata industri pertelevisian tidak. "Kesan saya, KPI tidak punya keberanian dan kemauan."

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan membantah ada intervensi kepada TVRI pada acara konvensi. Itu inisiatif sendiri pihak TVRI. "Tidak ada instruksi apapun. Dari awal kami tidak pernah memikirkan TVRI untuk menyiarkan itu," ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini.

Direktur Utama TVRI Farhat Syukri menegaskan bahwa tidak pernah ada pesanan dari Istana atau pihak manapun terkait dengan menyiarkan konvensi Demokrat.  Pertimbangan TVRI menyiarkan konvensi, katanya, semata-mana asas kesamaan untuk semua partai yang tengah berkompetisi menuju Pemilu 2014. "Saya jamin, semua partai akan diperlakukan sama, sama-sama disiarkan penuh," kata Farhat.
ELIK S | PRIHANDOKO | WAHYU D